Kongres AS Menyetujui RUU Penghentian Perdagangan Gelap Menggunakan Crypto

Dewan Perwakilan AS menyetujui RUU yang mewajibkan Pengawas Keuangan AS agar membuat undang-undang dan peraturan yang terkait perdagangan narkoba dan seks. Dan agar mereka mengakhiri kegiatan tersebut. Terutama setelah dewan memeriksa bagaimana cryptocurrency dan pasar online memfasilitasi kegiatan ini.

RUU HR 6069, disponsori oleh Rep. Juan Vargas. Dengan judul, “Fight Illicit Networks and Detect (FIND) Traffic Act of 2018“. RUU itu memungkinkan Kongres untuk mengembangkan cara-cara untuk mengatur penggunaan mata uang virtual. Terutama untuk mencegah aktifitas penjualan obat ilegal dan perdagangan seks.

Vargas berharap dia akan melihat tingkat dukungan yang sama dari senat AS untuk RUU tersebut.

Anonimitas Pembayaran

Menurut siaran pers tentang RUU itu, sifat anonimitas mata uang virtual telah menjadikan mereka sebagai alat pembayaran yang signifikan untuk kegiatan terlarang. Kegiatan-kegiatan ini diyakini menjadi kegiatan yang paling merusak pasar online dan memungkinkan web gelap.

Sedangkan menurut catatan Penaksiran Narkoba Nasional 2017 dari Administrasi Penyelenggaraan Narkoba. Melaporkan bahwa organisasi kriminal telah meningkatkan penggunaan mata uang virtual untuk kegiatan tersebut. Lebih lanjut mencatat bahwa mata uang virtual dan pasar online ilegal telah berkontribusi pada krisis opioid negara.

Menurut Departemen Keuangan AS, mata uang virtual dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sah. Selain itu, menurut ekonom Federal Reserve Bank di Chicago, konsumen AS mencari opsi pembayaran serbaguna yang memberikan finalisasi yang cepat, yang tidak ditemukan pada metode pembayaran yang lain.

Mata uang virtual, bagaimanapun, dapat memberikan anonimitas uang tunai dan finalitas yang cepat. Serta lebih fleksibel daripada uang tunai untuk transaksi lintas batas dan online. Oleh karena itu, mata uang virtual lebih rentan terhadap transaksi terlarang.

Undang-Undang Mencari Jawaban

RUU tersebut menginstruksikan Pengawas Keuangan untuk menentukan bagaimana metode pembayaran bisa memfasilitasi pembelian, penjualan dan pembiayaan kegiatan terlarang ini.

Sehingga secara khusus akan memperjelas bagaimana dana terlarang dikirim melalui mata uang virtual untuk dipulangkan ke sistem perbankan reguler melalui pencucian uang atau metode lainnya.

RUU itu juga menginginkan Pengawas Keuangan untuk menentukan bagaimana aktor negara dan non-negara bisa mendapatkan manfaat dari atau berpartisipasi dalam penjualan, pembelian dan pembiayaan layanan yang terkait dengan kegiatan ilegal ini.

Salah satu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana lembaga negara bagian dan federal dapat menghentikan perdagangan kegiatan ini. Serta upaya apa yang akan mencegah hasil dari kegiatan tersebut untuk memasuki sistem perbankan AS.

Dapatkah Mata Uang Virtual Membantu Penegakan Hukum?

RUU ini juga mengakui kemungkinan penggunaan teknologi mata uang virtual untuk mencegah kegiatan terlarang ini. Dengan menyerukan kepada pemerintah untuk mengidentifikasi bagaimana teknologi dapat menghalangi dan mendeteksi kegiatan tersebut. Ini menyerukan pemahaman tentang bagaimana mata uang virtual yang bisa dilacak dan bersifat abadi dapat membantu melacak dan mengadili aktivitas pendanaan terlarang.

Pengawas Keuangan diwajibkan untuk menyerahkan laporan yang meringkas penelitiannya satu tahun setelah undang-undang diberlakukan. Dan diberikan kepada Komite Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk Layanan Keuangan dan Komite Senat tentang Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan.

Sumber: Berita CCN

About Sofia

Just a freelancer
View all posts by Sofia →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *